SatuAcehNews – Dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 02/04/2020 diputuskan bahwa tidak akan dikeluarkan larangan resmi mudik Lebaran.
“Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah,” sebut Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan seusai rapat.
Ia menyebutkan, ada kemungkinan jika larangan mudik diterbitkan pemerintah maka juga tidak akan diindahkan oleh masyarakat. Namun begitu, pemerintah tetap menghimbau masyarakat agar tidak mudik demi mencegah penyebaran virus corona ini.
Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Marves, Ridwan Djamaluddin mengatakan, meski belum melarang namun pemerintah tetap mengendalikan pergerakan orang agar penyebaran virus corona dari orang mudik tidak meluas.
“Sekarang dengan kebijakan belum ada pelarangan, daerah harus lebih siap. Ini harus diwujudkan dengan kesiapan fasilitas kesehatan yang lebih baik,” kata Ridwan (02/04/2020).
Selain itu, Luhut menjelaskan lagi, jika masih ada masyarakat yang ingin mudik, maka mereka harus ikut masuk karantina mandiri 14 hari di kampung halamannya masing-masing dengan mendatangi pelayanan kesehatan setempat.
Pemerintah juga akan memastikan agar penggunaan angkutan umum sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19. Khususnya terkait physical distancing (jaga jarak).
Ridwan juga menjelaskan, implementasi pengendalian angkutan adalah seperti akan ada jarak penumpang di setiap angkutan transportasi dan tidak akan dibiarkan penuh sesak.
Seperti yang diawali Luhut dengan mengatakan, “Sepertinya ini akan berdampak pada melonjaknya harga angkutan. Karena satu bus yang berpenumpang 40 mungkin hanya tinggal diisi 20 orang, sehingga tentu harganya bisa melonjak.” (WNM)
